DitPerlinjamsos: Finalisasi Peraturan Menteri Sosial tentang Pemulangan PMB dan TKIB
 
 
Dikirim oleh sinung - pada Wednesday, 02 October 2013
 

Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat memprakarsai pembahasan rancangan (draft) ke III atau finalisasi Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB).

Nur Amalia menjadi moderator finalisasi rancangan PERMENSOS


( Selengkapnya.. | 658 byte lagi | Nilai: 0)

 
DitPerlinjamsos: Pemantapan Petugas
 
 
Dikirim oleh ria - pada Tuesday, 01 October 2013
 

Pemantapan Petugas Sosial Operasi Kemanusiaan Konflik dan Kebakaran

Oleh : Arief Sapta Wijaya

 

Pada bulan Februari 2013 Presiden menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penangangan Ganguan Keamanan Dalam Negeri, Kementerian Sosial ditetapkan sebagai penanggung jawab atau leading sector pada Rencana Aksi No. 44 yaitu Penyiapan Tenaga Pendamping Pemulihan Pasca Konflik dengan target tersedianya tenaga terlatih bidang psikososial.
 
Kegiatan Operasi kemanusiaan dilakukan untuk penanganan darurat korban bencana sosial yang meliputi korban konflik dan kebakaran berupa assesmen awal petugas dalam memotret dan mendeskripsikan kondisi korban bencana sosial dengan menghasilkan rekomendasi intervensi sosial yang akan dilakukan oleh petugas dalam penanganan korban, demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos), Andi ZA Dulung pada pembukaan Kegiatan Pemantapan Petugas Sosial Operasi Kemanusiaan Konflik dan Kebakaran Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) di Hotel Lombok Raya, Mataram Lombok – Nusa Tenggara Barat.

 


( Selengkapnya.. | 1387 byte lagi | Nilai: 5)

 
DitPerlinjamsos: Kampung Siaga Bencana Desa Panundaan
 
 
Dikirim oleh nawir - pada Tuesday, 28 May 2013
 

KAMPUNG SIAGA BENCANA DESA PANUNDAAN

Semenjak diterbitkannya UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permensos RI Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, Kementerian Sosial terus berupaya memadukan kedua aturan tersebut melalui kebijakan dan program yang berlaku baik di pusat maupun di daerah, Tujuannya adalah agar masyarakat terlindungi dari ancaman dan resiko bencana yang setiap saat dapat terjadi, upaya ini akan strategis dan bermakna apabila antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana bersatu padu untuk menguranginya, dari prabencana, pada saat dan pasca bencana.


( Selengkapnya.. | 2159 byte lagi | Nilai: 5)

 
DitPerlinjamsos: Rakornas PKH Manado
 
 
Dikirim oleh ria - pada Monday, 13 May 2013
 

“Terima Kasih Pak, Anak Saya Bisa Sekolah Lagi”

“Terima kasih pak, dengan adanya bantuan PKH ini anak saya jadi bisa sekolah lagi,” ujar seorang ibu perserta PKH di Sukabumi. “Kesehatan anak saya jadi terjamin karena adanya bantuan PKH ini” curhat seorang ibu kepada pendamping PKH. Testimonial para penerima bantuan PKH yang ditampilkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga  Harapan mengharubirukan peserta yang ada di Ballroom Hotel Peninsula, Manado. Dalam video yang berdurasi lebih kurang 15 menit itu berisi ungkapan, curahan hati dan harapan-harapan para penerima bantuan PKH.

 


( Selengkapnya.. | 819 byte lagi | Nilai: 5)

 
DitPerlinjamsos: Kunker Mensos di Yogyakarta
 
 
Dikirim oleh ria - pada Monday, 13 May 2013
 

Korban Bencana Harus Dapat Perlindungan Sosial

 

kunker mensos ke magelang

Bencana baik alam maupun sosial dapat terjadi setiap saat. Tiada daya dan upaya ketika bencana datang, seringkali hanya kepanikan yang muncul dan kesimpangsiuran informasi yang sering pula berujung pada ketidakjelasan penanganan. Bencana alam terjadi karena faktor alam atau faktor buatan manusia, sulit memprediksi waktu kejadiannya, demikian juga bencana sosial terjadi sebagai hasil interaksi ancaman dan kerentanan sosial (fisik maupun psikologis) dalam komunitas masyakat. Seperti adanya perbedaan pendapat, keyakinan, suku, ras maupun akibat dari adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, sentralisasi dan atau otonomi daerah, sebagai persoalan domestik ditandai dengan konflik sosial baik vertikal maupun horisontal di berbagai wilayah (SARA), pertentangan kepentingan atas dasar basis politik, ekonomi dan budaya.

 


( Selengkapnya.. | 1301 byte lagi | Nilai: 0)

Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.151903 Seconds